Koalisi masyarakat sipil mengkritisi sejumlah poin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru disahkan DPR. Tapi anggota DPR justru menuduh mereka menyebarkan hoaks, meski pernyataan itu kemudian diralat dan disebut bukan hoaks melainkan berita “tidak benar”. Menanggapi ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mendesak Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, agar tidak merespons kekhawatiran publik dengan stigma hoaks ataupun tuduhan lainnya. Menurut pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, tafsir yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal itu terjadi karena ada perbedaan sudut pandang antara si pembuat undang-undang, yaitu DPR, dengan koalisi. Bagaimana seharusnya DPR melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan maupun perubahan undang-undang? #kuhap #undangundang #dpr #pemerintah ============ Berlangganan channel ini di sini: https://bit.ly/2Mkg9hY Ini adalah channel resmi BBC Indonesia, di mana kami menyajikan berita internasional dan berita nasional yang akurat dan tidak berpihak. Video tentang berita terkini disajikan dalam berbagai format, mulai dari video dokumenter, video eksplainer, dan wawancara tokoh. Terima kasih telah mengunjungi kami. Ikuti juga akun media sosial kami lainnya: ▪️ Instagram: https://ift.tt/fN8HWO7 ▪️ Twitter: https://twitter.com/BBCIndonesia ▪️ Facebook: https://ift.tt/O9xLY0W #bbcindonesia
