Pemerintahan Prabowo Subianto yang sudah berumur lebih dari satu tahun dianggap cenderung militeristik karena melibatkan tentara di hampir setiap kebijakannya. Prabowo mengakui bahwa dia mendengar kritik terkait relasinya dengan militer. Dia meresponsnya dan berkata, "Apa benar [Prabowo mau hidupkan militerisme]?" Ambisi penguatan militer di pemerintahan Prabowo tergambar melalui, salah satunya, pemekaran teritorial tentara, merujuk analisis dari peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma. Di level Komando Daerah Militer (Kodam), unit setingkat provinsi, jumlahnya akan "hampir menyamai seluruh provinsi di Indonesia," kata Made. Sejauh ini, baru terdapat 21 Kodam. Pelibatan tentara di banyak kebijakan pemerintahan Prabowo menandakan bahwa "presiden lebih percaya ke institusi militer" untuk "merealisasikan keberhasilan program maupun janji kampanyenya," kata Direktur Imparsial, organisasi sipil di sektor keamanan, Ardi Manto Adiputra. Ardi melihat kebiasaan ini bakal menyebabkan "dampak cukup serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih." Merespons tuduhan betapa peran militer dianggap melampaui kewenangan utamanya, seperti termaktub dalam ketentuan Operasi Militer Selain Perang (OSMP), pihak Komisi I DPR RI, yang "bermitra" dengan TNI, memastikan keberadaan tentara sangat relevan serta berdasarkan UUD 1945. ============ Berlangganan channel ini di sini: https://bit.ly/2Mkg9hY Ini adalah channel resmi BBC Indonesia, di mana kami menyajikan berita internasional dan berita nasional yang akurat dan tidak berpihak. Video tentang berita terkini disajikan dalam berbagai format, mulai dari video dokumenter, video eksplainer, dan wawancara tokoh. Terima kasih telah mengunjungi kami. Ikuti juga akun media sosial kami lainnya: ▪️ Instagram: https://ift.tt/4dOD5wk ▪️ Twitter: https://twitter.com/BBCIndonesia ▪️ Facebook: https://ift.tt/SFPoKw1 #bbcindonesia
